Barang Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak, Kamu Wajib Tahu!

.Bagi yang sudah bekerja ataupun memiliki perusahaan sudah tentu tidak asing lagi dengan istilah pemungutan pajak atapun barang kena pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dilakukan pemerintah ke pada rakyat di suatu negara.

Dari penghasilan pemungutan pajak, negara mampu memiliki anggaran atau pemasukan yang bisa dijadikan sebagai dana pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri.

Barang Kena Pajak dan Barang Tidak Kena Pajak

Jenis-Jenis-Barang-Kena-Pajak

Jenis – Jenis Barang Kena Pajak

Barang kena pajak adalah barang yang memiliki wujud fisik atau non-fisik yang telah diatur di dalam rancangan Undang – Undang perpajakan. BKP terdiri dari beberapa jenis yaitu:

  • Barang kena pajak berwujud contohnya mobil, rumah, kendaran beroda dua, alat kesehatan dan lainnya.
  • Barang kena pajak yang tidak berwujud contohnya hak paten, merk dagang atau hak cipta.

Jenis – Jenis Barang Tidak Kena Pajak

Barang yang dihasilkan dari pertambangan, penggalian ataupun pengeboran yang diambil langsung dari asal sumbernya.

  • Gas bumi
  • Pasir atau kerikil
  • Batu bara sebelum diproses atau yang diambil dari sumbernya langsung
  • Minyak mentah
  • Bijih timah, bijih emas, bijih nikel, bijih perak, bijih biscuit, bijih besi dan bijih lainnya.

Barang yang merupakan kebutuhan pokok rakyat

  • Beras
  • Sagu
  • Kedelai
  • Gabah
  • Garam yodium atau non yodium
  • Daging yang belum diolah, namun telah selesai dalam proses penyembelihan, dipotong ataupun dikuliti.
  • Buah – buahan segar yang dipetik dari sumbernya, baik itu yang sudah dipotong, sudah dicuci ataupun disortasi.
  • Sayuran yang baru dipetik, dipotong ataupun dicuci.

Makanan ataupun minuman yang disajikan di hotel, di restoran ataupun di warung

Uang, surat berharga, emas dan barang lainnya.

Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa-Kena-Pajak-JKP

Jasa Kena Pajak (JKP) yaitu seluruh aktivitas service yang didasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang mampu menjadi akibat dari suatu barang, kemudahan, atau hak tersedia untuk digunakan termasuk jasa yang dilaksanakan untuk memperoleh barang pesanan atau permintaan.

Pemesan, yang dikenakan biaya pajak berdasarkan Undang – Undang PPN. Pengaturan perihal ruang lingkup cakupan JKP dalam Undang – Undang PPN juga bersifat “negative list”.

Yang memiliki artian bahwa pada dasarnya semua jasa merupakan JKP, terkecuali telah ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

Penyetoran Barang Kena Pajak

Penyetoran-Barang-Kena-Pajak

  1. Penyetoran BKP sebagai konsinyasi
  2. Penyetoran BKP karena suatu hal seperti perjanjian jual – beli, tukar menukar ataupun perjanjian lainnya.
  3. Pengubahan BKP karena sebuah perjanjian sewa beli.
  4. penyetoran BKP kepada pengasong perantara ataupun melalui juru lelang
  5. Penggunaan individual atau amal cuma-cuma atas BKP
  6. Barang kena pajak seperti persediaan atau aktiva yang berdasarkan goals semula tidak ditujukanuntuk diperjualbelikan dan tentunya yang masih ada pada saat Penutupan perusahaan, disejajarkan dengan penggunaan sendiri, sehingga dianggap sebagai penyetoran barang kena pajak
  7. Penyetoran barang kena pajak dari umbilikus kepada kantor perwakilanataupun sebaliknya serta penyetoran barang kena pajak antar perwakilan
  8. Penyetoran BKP oleh wirausaha kena pajak di dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan berlandaskan prinsip syariah serta peyetorannya dianggap langsung dari wirausaha pena pajak kepada pihak yang memerlukan barang kena pajak.

Barang Kena Pajak Bea Cukai

Barang-Kena-Pajak-Bea-Cukai

  • Etanol dan etil alkohol
  • Minuman yang memiliki kadar etil alkohol

Khusus untuk minuman yang memiliki kadar etil alkohol dibedakan berdasarkan golongannya yaitu:

  1. Golongan A khusus untuk minuman yang mengandung kadar etil alkohol dengan jumlah kadar alkohol sebesar lima persen
  2. Golongan B khusus untuk minuman yang memiliki kadar etil alkohol dengan kadar alkohol senilai lebih dari lima persen sampai dengan dua puluh
  3. Golongan C khusus untuk minuman yang memiliki kadar etil alkohol dengan kadar alkohol dengan volume lebih dari dua ratus lima persen.
  • Produk tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok, daun tembakau dan iris.

Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis

Barang-Kena-Pajak-yang-Bersifat-Strategis

Adapun jenis – jenis barang yang akan kena pajak yang memiliki sifat strategis sesuai dengan peraturan perundang – undangan atau Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2007.

  • Bahan baku perak berbentuk butiran atau granule dan dalam wujud batangan
  • Bahan pokok dalam pembuatan uang kertas serta uang logam rupiah
  • Air bersih yang dialirkan melewati pipa oleh perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan air minum.
  • Selanjutnya, listrik terkecuali ditujukan ke perumahan dengan daya yang tidak lebih dari 6600 watt.
  • Barang awal seperti mesin serta alat pabrik, baik itu dalam situasi utuh ataupun terurai yang tidak termasuk ke dalam suku cadang.
  • Makanan unggas, ternak dan ikan serta bahan baku dalam pembuatan makanan ikan, ternak, dan ikan.
  • Barang dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan serta kehutanan yang diambil, dipetik serta di makan langsung dari asalnya termasuk hasil operasional oleh petani atau kelompok tani.
  • Bibit atau tunas dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, serta perikanan.

Jasa – Jasa yang Tidak Dikenai PPN

Jasa-Jasa-yang-Tidak-Dikenai-PPN

  1. Jasa boga atau katering
  2. Jasa asuransi
  3. Jasa keagamaan
  4. Jasa Pendidikan
  5. Jasa kesenian dan hiburan
  6. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
  7. Jasa pelayanan kesehatan medis
  8. Jasa pelayanan sosial
  9. Jasa pengiriman surat dengan perangko
  10. Jasa keuangan
  11. Jasa tenaga kerja
  12. Jasa perhotelan
  13. Jasa penyediaan tempat parker
  14. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
  15. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah

Barang-Kena-Pajak-yang-Tergolong-Mewah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2006 terkait perubahan ke 7 di atas Peraturan Pemerintah No. 145 tahun 2000 terkiat kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak Penjualan atas barang mewah.

Kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah dengan biaya sepuluh persen.

  • Kendaraan bermotor dengan transportasi 10 orang sampai dengan 15 orang dan sudah termasuk supir.
  • Kendaraan bermotor dengan jumlah pengiriman kurang dari 10 orang dan sudah termasuk supir selain kendaraan sedan atau station wagon.

kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah dengan biaya dua puluh persen.

  • Kendaraan bermotor yang pengiriman kurang dari sepuluh orang sudah termasuk supir serta selain sedan atau station wagon dengan jumlah volume tabung melebihi seribu lima ratus cc volume sampai dengan dua ribu lima ratus cc.

Kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah dengan biaya tiga puluh persen.

  • Kendaraan bermotor seperti sedan atau station wagon.
  • Kendaraan bermotor yang diluar dari sedan atau station wagon dengan jumlah volume tabung sampai dengan melebihi seribu lima ratus cc.

Kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah dengan biaya empat puluh persen.

  • Kendaraan bermotor diluar dari sedan atau station wagon dengan jumlah volume tabung melebihi dua ribu lima ratus cc sampai dengan tiga ribu cc.

Kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah dan biaya sebesar lima puluh persen.

  • Semua jenis kendaraan yang dikhusus untuk berada atau standby di lapangan permainan golf.

Kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah dengan biaya enam puluh persen.

  • Kendaraan bermotor yang beroda dua dengan jumlah jumlah tabung melebihi dua ratus cc sampai dengan lima ratus cc.
  • Kendaraan khusus yang dirancang untuk melalui perjalanan di atas salju, di pasir, di gunung, atau kendaraan yang sejenis.

Kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah dengan biaya tujuh puluh lima persen.

  • Kendaraan bermotor pengiriman kurang dari 10 orang termasuk supir.
  • Contoh kendaraan sedan dan station wagon.

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

Pajak-Pertambahan-Nilai-atau-PPN

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas penyetoran barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan, impor barang kena pajak serta penyetoran jasa kena pajak.

Karakteristik pemungutan PPN

Terdapat beberapa poin penting dalam melakukan pemungutan PPN dengan melihat dari sudut pandang sebagai berikut:

Pajak Objektif.

Dalam pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN didasari oleh objek pajak dengan tidak mengamati situasi wajib pajak atau disebut juga dengan WP serta sebagai subjek pajak.

Pajak Tidak Langsung.

Di dalam memungutan pajak pertambahan nilai secara ekonomis tanggung jawab PPN bisa diarahkan kepada pihak lainnya akan tetapi kewajiban memungut, melapor, menyetor, tetap melekat di pihak yang menyetor barang ataupun jasa.

Multi Stage Tax.

Dalam pemungutan pajak multi stage tax, dilaksanakan secara bertahap dari sumber sampai konsumen tingkat akhir.

Di Ambil Menggunakan Faktur Pajak.

Dalam proses ini, pengusaha kena pajak atau yang disebut juga PKP sebagai pemungut pajak wajib menerbitkan faktur pajak sebagai barang bukti pemungutan pajak penambahan nilai.

Bersifat Netral

Pada proses ini, pemungutan pajak baik atas konsumsi barang ataupun jasa serta dipungut memakai prinsip tempat tujuan akan tetap dilakukan pemungutan pajak penambahan nilai di tempat barang atau jasa yang dikonsumsi.

Non-duplikasi.

Pada pemungutan pajak penambahan nilai, non duplikasi menjadi poin penting karena terdapat langkah ataupun prosedur pengkreditan pajak pendapatan.

Objek PPN

Terdapat beberapa jenis yang masuk ke dalam kategori objek ppn seperti halnya:

  1. Ekspor BKP atau jasa kena pajak.
  2. Impor barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak tak berwujud yang berasa dari luar wilayah bea cukai.
  3. Penyetoran barang kena pajak atau BKP dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari dalam wilayah bea cukai yang dilaksanakan oleh pengusaha.
  4. Kegiatan merancang sendiri yang dilaksanakan tidak di dalam kegiatan usaha atau kegiatan oleh orang pribadi atau badan usaha.
  5. Penyetoran aktiva oleh pengusaha kena pajak yang berdasarkan tujuan di awal aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, selama PPN yang dibayar pada saat pendapatan bisa dikreditkan.

Nah itulah beberapa hal yang menjadi acuan sebuah barang dikenai pajak. Sebelum menentukan ataupun membayar pajak, alangkah baiknya memiliki pengetahuan terhadap barang yang kena ataupun tidak kena pajak.

 

Lihat Juga :